Sejarah

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri seseorang sebagai manusia dan tidak boleh dirampas oleh siapapun dengan cara apapun. Karena itu, hak asasi manusia bersifat universal dan telah diakui serta diterima menjadi suatu standard umum sebagai norma-norma dalam relasi sosial masyarakat dan antar negara di tingkat Internasional termasuk negara Republik Indonesia.

Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan bagi setiap warganegara adalah menjadi tanggungjawab negara sebagai penerima mandat dari rakyat. Namun jika dilihat secara defacto, Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM masih hanya sebatas wacana bagi pejabat negara atau belum menjadi paradigma dalam membuat berbagai kebijakan yang seharusnya mengabdi pada kepentingan dan pemenuhan Hak Asasi semua rakyat termasuk di Papua.

Sebagai prasyarat terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkeadilan di segala bidang, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya perlu adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mengintervensi berbagai kebijakan negara. Dengan demikian diharapkan agar seluruh kebijakan negara berbasis kepentingan rakyat yang berkelanjutan di semua aspek terutama dalam penguasaan , pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, harus diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan amanah UUD 45.

Untuk itu, didirikanlah PERHIMPUNAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN HAK ASASI MANUSIA-PAPUA (PAK-HAM-PAPUA) yang akan berperan menjadi dinamisator bagi masyarakat di Papua yang multikultural dan multikonflik dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan, meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada rakyat serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarkat secara adil di segala bidang terutama di tanah Papua.