Program Kerja PAK HAM Papua Tahun 2018-2020 – Penegakan HAM Berbasis Kearifan Lokal

Program Kerja Perhimpunan Advokasi dan Kebijakan HAM Papua
Program Kerja Perhimpunan Advokasi dan Kebijakan HAM Papua

Tahun baru telah berjalan memasuki bulan kedua dan tentunya tantangan dalam menyelasaikan dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua terus menanti untuk segera diselesaikan.

PAK HAM Papua berkomitmen akan terus berjuang dalam menyelesaikan permasalah-permasalah HAM dan memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara adil disegala bidang terutama di Tanah Papua.

“Hentikan Kekejaman” merupakan motto PAK HAM Papua yang terus melekat dalam setiap kegiatan kami.

Di tahun baru ini, PAK HAM Papua ingin menyampaikan program kerja organisasi periode tahun 2018-2020 (3 tahun) dengan motto “hentikan kekejaman” baik akibat konflik vertikal dan horisontal:

  1. Konflik vertikal antar Negara dengan warga.

Yaitu mengadvokasi kebijakan dan menentukan strategi kampanye dugaan kasus pelanggaran HAM berat di tanah Papua, terutama kasus Wasior tahun 2001 di Provinsi Papua Barat dan Wamena tahun 2003 di Provinsi Papua. PAK HAM Papua akan tetap mendorong penyamaan persepsi hukum antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI melalui menkopolhukam, agar segera diproses hukum sesuai sistem hukum yang berlaku.

Kedua kasus tersebut telah mendapatkan pengakuan resmi pemerintah melalui penyelidikan komnas HAM bahwa unsur-unsur pelanggaran HAMnya terpenuhi. Sejak penetapan status kasus tersebut, maka hak-hak korban dan keluarganya patut dilindungi dan diberikan dalam bentuk kebijakan resmi seperti: Kompensasi, Rehabilitasi, Restitusi dan Rekonsiliasi bagi korban dan keluarganya.

Kebijakan Presiden Jokowi pada tanggal 09 Mei 2015 lalu di lapas Abepura dengan memberikan kebijakan grasi (pengurangan hukuman/masa tahanan) kepada 5 orang tahanan politik dari kasus Wamena 2003.

Upaya penyelesaian lain dari kasus wamena 2003 adalah internal anggota TNI yang diduga lalai hingga menyebabkan kebobolan di gudang senjata di Makodim 1702 Jayawijaya pada tanggal 04 April 2003 telah diproses hukum.

Proses penanganan kasus yang melibatkan anggota TNI di Wamena jauh lebih maju dibandingkan kasus Wasior 2001 di Manokwari yang juga melibatkan anggota Polisi/Brimob ketika itu. Lalu akan sampai kapan progres penangganan hukum oleh aparat penegak hukum termasuk Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI ? Jika terus dibiarkan, maka pandangan berbagai pihak mengenai upaya pembiaran atau tidak adanya itikad baik menuntaskan atau memperbaiki situasi HAM di Tanah Papua oleh Negara, semakin dibenarkan. Dan akan menjadi lebih buruk bila ada pemanfaatan kondisi tersebut sebagai alat kampanye politik guna menentang Pemerintah Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, hal seperti ini pun akan semakin memperburuk kepercayaan publik terutama korban dan keluarganya terhadap negara atau pemerintahan saat ini.

Upaya penegakan HAM dalam seluruh program kerja PAK HAM Papua adalah berbasis kearifan lokal. Misalnya menyesuaikan mekanisme penyelesaian perkara sesuai tradisi setempat, seperti bakar batu oleh kepala suku, para-para adat oleh ondoafi dan sebagainya. Kesemuanya itu untuk memastikan rasa adil dan damai terhadap korban dan keluarganya telah dipenuhi oleh negara atau Pemerintah Indonesia.

  1. Untuk Konflik Horisontal, antar warga dengan warga.

Melakukan pemetaan hak ulayat pertanahan dan klaim kepemilikan tanah. Konflik horizontal ini juga telah menimbulkan banyak permasalahan bahkan perang suku yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Sebagai contoh konflik suku amungme dan kamoro di kabupaten Mimika dan suku Elseng di kabupaten Jayapura serta suku Baduy di Provinsi Banten. Tim investigasi atau pemetaan telah memulai pemetaan dimulai dari akar permasalahan yang ada. Pendekatan dan strategi yang seperti demikian dianggap relevan dan didukung masyarakat setempat. Tim PAK HAM Papua bekerja sama dengan Badan Pertanahan dan lainnya dalam melakukan pemetaan ini.

  1. Resolusi konflik lain.

PAK HAM Papua akan terus bersosialisasi hukum dan HAM bagi aparat penegak hukum (polisi) dalam bentuk buku saku HAM bagi Polda Papua dan juga dialog HAM, PAK HAM Papua juga akan dengan rutin memberikan penyuluhan hukum dan HAM bagi rakyat Papua.

  1. Tetap aktif menginvestigasi dan memediasi kasus-kasus baru.

PAK HAM Papua tetap aktif menginvestigasi dan memediasi kasus-kasus baru yang muncul dan mendapat perhatian publik di Papua.

PAK HAM Papua diharapkan mampu menjadi media komunikasi dan juga menjadi organisasi perhimpunan para aktivis pro demokrasi yang menuntut keadilan dan damai dari tanah Papua untuk Indonesia.

Salam juang untuk ciptakan Papua rumah yang damai, yang menghormati hak hidup setiap orang.

 

Matius Murib

Direktur PAK HAM Papua,

email: matius.murib@pak-ham-papua.or.id / matius.murib@yahoo.com

mobile: 08124892975

website: www.pak-ham-papua.com

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*