Mengapa Pemerintah Indonesia tidak mau atau tidak berani membuka ruang dialog dengan Organisasi Papua Merdeka?

Audensi sosialisasi program PAK HAM Papua secara umum dengan KAPOLDA Papua, July 2017.

Pemerintah pernah melakukan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2001 silam, tapi mengapa Pemerintah Indonesia tidak mau atau tidak berani membuka ruang dialog dengan Organisasi Papua Merdeka?

Dialog terbuka dan damai juga sangat perlu dilakukan bersama Organisasi Papua Merdeka, mendengar aspirasi dan pendapat yang juga merupakan warga negara Indonesia. Begitu dialog usai, belum tentu Papua akan lepas dari wilayah NKRI. Memang akan ada beberapa kemungkinan yang menurut kami akan terjadi saat dialog dibuka, diantaranya:

  1. Klarifikasi sejarah kekejaman massa lalu.
  2. Rekonsiliasi dan pemulihan relasi dengan menata kembali sistem kekuasaan Negara yaitu dengan merekonstruksi ulang kebijakan khusus bagi tanah Papua sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua.

Negara seharusnya hadir melalui pendekatan kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai universal hak asasi manusia di tengah-tengah konflik ideologi politik Papua merdeka. Bukan hanya itu, pemerintah juga mau mengajak pihak ketiga dalam mediasi dialog secara damai, bukan kekerasan dilawan dengan kekerasan seperti yang berlangsung selama ini, termasuk kontak senjata di Tembagapura saat ini.

PAK HAM Papua sangat yakin bahwa dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka sangatlah penting dan perlu untuk segera digelar dalam waktu dekat. Tim LIPI dan JDP serta sejumlah NGO’s HAM juga tokoh masyarakat Papua bisa diajak sebagai negosiator dalam perundingan ini, untuk Papua dan Indonesia yang damai.

Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukamnya sangat beralasan untuk menindaklanjuti kebijakan “upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat massa lalu di tanah Papua” yang dijanjikan akan dituntaskan sejak tahun 2016, yang realitasnya belum juga satu kasus pun yang tuntas diselesaikan hingga saat ini.

Harus diakui bersama bahwa akar permasalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua dikarenakan ideologi politik Papua merdeka dan ekonomi yang melimpah ruah. Presiden Republik Indonesia Ir. Joko widodo harus berani dan tegas untuk berbicara mengenai permasalahan HAM di Papua agar tidak menjadi beban moral bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.

Bangsa Indonesia juga seharusnya mewariskan nilai kebenaran sejarah yang baik untuk ditiru dan diteladani pewaris generasi muda bangsa Indonesia, bukan traumatis, rasa benci dan perilaku brutal juga kejam serta tidak manusiawi seperti yang terjadi hingga saat ini.

Hentikan Kekejaman!!! Hormati HAM bagi semua.

 

Matius Murib

Direkrur PAK HAM Papua

Telp: +62 812-4892-975

E-mail: matius.murib@pak-ham-papua.or.id

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*