Wacana Penyelsaian Kasus HAM di Papua

Wacana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Papua

Wacana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Papua digulirkan ketika itu bersama KontraS Papua dibawah pimpinan Piter Ell SH dan rekan, yaitu saat pengorganisasian korban di Sentani dan konsultasi publik setanah Papua serta mengadvokasi pendirian tiga lembaga HAM di tanah Papua (komisi daerah HAM, pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) sesuai amanat UU No 21 tahun 2001 pasal 45 ayat 1-3.

DPR Papua hingga saat ini belum berinisiatif menyusun Perdasus terkait HAM yang ditawarkan hingga saat ini. Advokasi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM berat terus diupayakan, yaitu dengan melakukan sejumlah pendekatan dan strategi termasuk melalui mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal atau adat (bakar batu) di tanah Papua.

Ide upaya penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM ini sudah mulai bergulir ketika tahun 2016 oleh advokasi para pembela HAM yang kala itu Menkopolhukam dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Mekanisme penyelesaian adat tersebut bukan hanya diwacanakan pada saat rapat koordinasi, namun juga pernah disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe kepada media massa “ Pemerintah pusat berhenti terus berwacana dan mencari-cari definisi HAM, kami (Papua) bisa menyelesaikan masalah sendiri”.

Pada awal Oktober 2017 Menkopolhukam Wiranto menyampaikan bahwa masalah HAM di Papua bisa diselesaikan secara adat bakar batu. Niat baik Pemerintah mau mengakui dan juga mencari cara untuk mentuntaskan masalah HAM tersebut patut diapresiasi. Namun kemudian ditanggapi beragam, ada yang menolak, ada yang mendukung dan ada juga yang malas tahu.

Harus kita akui bahwa yang paling bertanggunjawab atas dugaan kasus pelanggaran berat adalah Pemerintah atau negara. Karena itu apapun cara atau mekanisme penyelesaian yang diungkapkan oleh Gubernur dan Menteri terkait patut didukung sepenuhnya.

Realitas kita hingga saat ini, Komnas HAM RI dan kejaksaan Agung masih terus saling lempar soal nasib kasus yang terjadi di Papua, misalnya Kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang hingga saat ini belum juga tuntas.

Pertanyaannya adalah akan sampai kapan Pemerintah terus mewacanakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Papua? Dengan cara apa Pemerintah akan menuntaskan permasalah ini?

Mari kita sebagai masyarakat sipil, bersama korban dan keluarganya harus tetap terus memiliki tanggung jawab moral untuk mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran dengan berbagai cara, salah satunya dengan mendesak Negara tetap harus bertanggung jawab.

Hentikan kekejaman dan hormati Hak hidup bagi semua!

Salam juang!

Matius Murib

Direktur PAK HAM Papua

Email: matius.murib@pak-ham-papua.or.id

Telp: +628124892975

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*