Penguatan kapasitas eksistensi suku Baduy di Provinsi Banten

Pengurus PAK HAM Papua dengan Suku Baduy

Dasar hukum penguatan kapasitas eksistensi Suku Baduy adalah sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 dan No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap orang (suku Baduy) sejak lahir, yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi dan diperjuangkan. PAK HAM Papua patut mengapresiasi niat baik Pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Lebak Provinsi Banten yang memiliki peraturan daerah nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Peraturan tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas eksistensi suku Baduy yang telah diatur secara khusus. Lebih jauh lagi, Negara kita juga melalui UUD 1945 hak konstitusi warga negaranya pun telah diatur.

Suku Baduy adalah bagian warga negara dan manusia yang berhak mendapatkan semua hak dasar mereka oleh negara atau pemerintah, namun sayangnya suku Baduy terkesan dibiarkan dan dibantu tidak sepenuh hati selama ini. Padahal mereka menginginkan diakuinya status agama mereka “ Selam Sunda Wiwitan “ dan jangan persempit lahan (tanah ulayat) mereka atas nama apapun.

Eksistensi suku Baduy terancam oleh kepentingan atas nama pembangunan. Selama ini Suku Baduy aktif dan memberi dukungan kepada Pemerintah (seba merupakan penyerahan hasil bumi dilakukan pada setiap bulan Sapar setiap tahunnya) sebagai kehormatan warga negara kepada Pemerintah. Akan tetapi apa yang telah diberikan negara selama ini ? Sejauh mana implementasi Perda Kabupaten Lebak dan manfaat langsung yang dirasakan oleh suku Baduy ? Institusi negara manakah yang paling relevan memenuhi sejumlah hak hukum suku Baduy ? dan akan sampai kapan kita membiarkan dan tidak memenuhi aspirasi suku Baduy ? Mengapa tidak ada mata ajar khusus kearifan lokal dalam sistem kurikulum nasional kita ?  

PAK HAM Papua sebagai organisasi sipil dan HAM yang berbasis masyarakat adat (pribumi) yang didirikan di Banten dan berkantor di Jayapura Papua sedang berupaya mengadvokasi sejumlah hak Suku Baduy dan suku-suku asli Papua ke tingkat Pemerintah.

Gelang dan noken menjadi alat kontak yang mengikat hubungan emosional antar suku asli Papua (pengunungan) dengan suku Baduy saat ini dan semakin kuat karena rasa persaudaraan secara umat manusia dalam bingkai NKRI. Jayalah nusantara kita, Jaya yang dimulai dari masyarakat pribumi dari tanah Papua untuk Indonesia dan dunia. Semoga kontribusi sekecil apapun kita hari ini, memberi penguatan kapasitas eksistensi warga pribumi Se-dunia.

Terima kasih untuk semuanya.

 

Salam,

Matius Murib

Direktur PAK HAM Papua

Email: matius.murib@pak-ham-papua.or.id

Telp: +628124892975

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*