PAK HAM Papua, divestasi 10% Freeport Indonesia bagi Papua

Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua

Lembaga Perhimpunan Advokasi Kebijakan HAM di Papua (PAK HAM Papua) berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih belum merealisasikan hasil keputusan terkait divestasi 51% termasuk di antaranya adalah 10% saham bagi Pemerintah Daerah Papua.
“Pemerintah provinsi dan rakyat Papua sangat mengapresiasi keputusan negosiasi yang mengalokasikan divestasi 10 % saham Freeport Indonesia bagi Papua,”

Berkaca dari pengalaman kelola dana 1% dari PT Freeport Indonesia sebelumnya, Hasil renegosiasi pemerintah terhadap Freeport Indonesia kali ini akan tetap berpotensi terjadi konflik atau gejolak baru, khususnya bagi mereka yang memperebutkan alokasi dana tersebut di Tanah Papua, yaitu masyarakat pemilik hak ulayat di Timika.

Transparansi tentang jumlah dana 10% tersebut menjadi sangatlah penting dan mekanisme peruntukannya haruslah didahulukan, masyarakat pemilik hak ulayat (Amungme & kamoro) juga mesti menjadi prioritas utama, memastikan kualitas hidup mereka lebih sejahtera dari manfaat dana tersebut.

PAK HAM Papua berharap Gubernur Provinsi Papua dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak terkait guna menghindari salah paham dan konflik sosial baru lagi.

 “Hentikan kekejaman dan hormati hak hidup setiap orang di tanah Papua

 

Matius Murib,
Direktur PAK HAM Papua
Email: matius.murib@pak-ham-papua.or.id

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*