Legalitas Tanah Adat di Papua, Merajut Persaudaraan Di atas Kebenaran dan Keadilan di Tanah Papua

Jayapura, 26 Juli 2017, Legalitas Tanah adat dalam hukum tanah nasional dituangkan dalam pasal 18 UU 1945, pasal 2 UUPA. Hak Ulayat diakui dengan syarat masih ada, berioreintasi kepentingan nasional (prinsip nasionalistas), berorientasi kepentingan bangsa, beroreintasi persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU/Peraturan yang lebih tinggi. Hak Ulayat juga diakui dalam UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pasal 1 Butir s. Pasal 43 UU, Pasal 38 ayat 2, pasal 39 dan ditetapkan dalam Perdasus No. 23 UU tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perseorangan warga masyarakt hukum adat atas tanah. 

Pasal 2 Perdasus No. 23 tahun 2008 pasal 2

Ayat 1: Pemerintah daerah mengakui keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah

Ayat 2: pengakuan terhadap hak ulayat MHA dan atau hak perorangan warga MHA atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian

 

Pasal 3: Penelitian untuk penentuan ada/tidaknya hak ulayat melalui panitia yang terdiri dari
a. Para pakar hukum adat

  1. Lembaga adat
  2. LSM
  3. Pejabat ATR/BPN
  4. Pejabat bagian hukum kantor bupati/walikota
  5. Pejabat instansi terkait

Teknis penelitian dan pelaporan tentang hasil penelitan MHA

Pasal 6: Penetapan hasil penelitian oleh Bupati/walikota atau Gubenur, keputusan berisi ada tidaknya MHA dengan mencantumkan nama asli yang dikenal MHA, penguasa adat yang berwenang mengatur urusan Tanah Adat.

 

Pasal 15: Biaya penelitian, penetapan dan pengukuran serta pemetaan hak Ulayat MHA dibebankan kepada APBD kota/kabupaten dan provinsi.

 

Oleh: Dr. Roy Ef Woyoi (Kakantah Kabupaten Jayapura)

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*